littleashes-themovie.com – Pembangunan Ibu Kota Nusantara (IKN) di Kalimantan Timur telah menjadi salah satu proyek ambisius pemerintah Indonesia. Proyek ini dimulai pada era Presiden Joko Widodo (Jokowi) dengan tujuan memindahkan pusat pemerintahan dari Jakarta yang sudah tidak mampu menampung fungsi pusat pemerintahan dan pusat bisnis sekaligus. Jakarta telah menderita akibat berbagai masalah urban seperti kemacetan lalu lintas, overpopulasi, banjir, dan polusi udara. Studi terbaru menunjukkan bahwa kota ini tenggelam 25 sentimeter per tahun, dan kenaikan permukaan air laut diperkirakan akan menenggelamkan hingga 95 persen wilayah Jakarta pada 2050.
Pada awal tahun 2025, muncul kabar bahwa anggaran untuk pembangunan IKN diblokir oleh pemerintah di bawah kepemimpinan Presiden Prabowo Subianto. Kebijakan ini diambil sebagai bagian dari upaya efisiensi anggaran yang diterapkan oleh pemerintah. Menteri Pekerjaan Umum (PU), Dody Hanggodo, menyatakan bahwa seluruh kementerian dan lembaga terkena dampak efisiensi anggaran, tidak hanya pembangunan IKN5. Anggaran untuk proyek IKN di tahun 2025 dihentikan sementara sebagai tindak lanjut kebijakan efisiensi anggaran yang mencapai Rp81,38 triliun. Dari situ, hanya tersisa anggaran pada tahun ini sebesar Rp29,57 triliun saja.
Meskipun anggaran diblokir, pemerintah tetap berkomitmen untuk melanjutkan pembangunan IKN. Menko Infrastruktur dan Pembangunan Wilayah, Agus Harimurti Yudhoyono (AHY), menegaskan bahwa pemerintahan Presiden Prabowo Subianto telah menyiapkan dana pembangunan IKN periode 2025-2029 sebesar Rp48 triliun2. Kepala Otorita IKN, Basuki Hadimuljono, juga menyatakan bahwa tidak ada pemotongan anggaran untuk tahap kedua pembangunan IKN.
Kebijakan blokir anggaran ini menimbulkan kekhawatiran di kalangan masyarakat dan para pengamat. Beberapa pihak khawatir bahwa nasib IKN akan seperti proyek Hambalang yang mangkrak lebih dari satu dekade akibat korupsi dan manajemen yang buruk. Proyek Hambalang, yang awalnya direncanakan sebagai Pusat Pendidikan, Pelatihan, dan Sekolah Olahraga Nasional, menelan anggaran Rp2,5 triliun namun tidak kunjung rampung.
Namun, pemerintah berusaha meyakinkan publik bahwa nasib IKN tidak akan seperti Hambalang. Pemerintah berjanji untuk melakukan pengawasan yang ketat dan transparan dalam pengelolaan anggaran IKN. Selain itu, pemerintah juga berencana untuk melibatkan sektor swasta dalam pembangunan IKN untuk mengurangi beban anggaran negara.
Menteri PU, Dody Hanggodo, menjelaskan bahwa kebijakan efisiensi anggaran ini tidak hanya berlaku untuk IKN, tetapi juga untuk seluruh kementerian dan lembaga. Ia menyebutkan bahwa efisiensi ini adalah cara untuk menunjukkan kepada semua menteri bahwa ini adalah salah satu cara untuk efisiensi5. Dody juga menyatakan bahwa anggaran yang ada akan digunakan secara maksimal untuk mendukung ketahanan pangan, energi, dan air.
Meskipun anggaran untuk pembangunan IKN diblokir sementara, pemerintah tetap berkomitmen untuk melanjutkan proyek ini dengan anggaran yang telah disiapkan untuk periode 2025-2029. Pemerintah berusaha meyakinkan publik bahwa nasib IKN tidak akan seperti proyek Hambalang yang mangkrak. Langkah-langkah efisiensi anggaran diambil untuk memastikan bahwa anggaran yang ada digunakan secara maksimal dan transparan. Dengan komitmen dan pengawasan yang ketat, diharapkan pembangunan IKN dapat berjalan lancar dan mencapai tujuannya sebagai ibu kota baru yang modern dan berkelanjutan.