littleashes-themovie.com – Kaledonia Baru, wilayah yang berada di bawah pemerintahan Prancis, mengalami gelombang kekerasan politik yang signifikan menyusul proposal reformasi pemilu oleh Majelis Nasional di Paris. Reformasi, yang memberikan hak pilih kepada warga Prancis yang telah berdomisili lebih dari 10 tahun di wilayah tersebut, telah memicu protes besar-besaran. Akibatnya, bandara internasional di Kaledonia Baru akan ditutup hingga 2 Juni 2024, sebagai tanggapan terhadap situasi keamanan yang memburuk.
Kerusuhan yang telah berlangsung selama dua minggu ini telah menyebabkan kematian tujuh orang, serta kerusakan besar pada fasilitas publik, termasuk pembakaran mobil dan penjarahan toko. Presiden Prancis, Emmanuel Macron, yang berkunjung ke Kaledonia Baru pada hari Kamis, telah mengumumkan penangguhan sementara reformasi pemilu tersebut dalam upaya meredakan ketegangan. Namun, langkah ini belum memuaskan tuntutan partai pro-kemerdekaan yang ingin pembatalan total atas reformasi.
Macron menegaskan bahwa keputusan pemerintah tidak akan dipengaruhi oleh tindakan kekerasan. “Saya tidak akan pernah membuat keputusan untuk menunda atau menangguhkan di bawah ancaman kekerasan,” ujarnya, sebagaimana dikutip dari Reuters. Beliau juga mengancam akan mengadakan kongres khusus atau referendum jika tidak tercapai kesepakatan antara kelompok pro dan anti-kemerdekaan mengenai masa depan Kaledonia Baru.
Lebih lanjut, Macron mengkritik keras aksi kekerasan yang terjadi, menilainya sebagai tindakan kriminal yang tidak memiliki kaitan dengan perjuangan kemerdekaan. “Apa hubungannya penjarahan supermarket, pembakaran sekolah, tebusan orang dengan perang kemerdekaan? Tidak ada! Ini adalah tindakan bandit tingkat tinggi,” katanya.
Kaledonia Baru, yang telah menjadi bagian dari Prancis sejak tahun 1853 dan mendapatkan status wilayah luar negeri pada tahun 1946, dikenal sebagai produsen nikel terbesar ketiga di dunia. Meskipun demikian, wilayah ini menghadapi krisis ekonomi dan sekitar 20% penduduknya hidup di bawah garis kemiskinan. Pemilu di negara ini telah mengalami reformasi penting sejak perjanjian Noumea tahun 1998 yang bertujuan untuk otonomi bertahap, namun reformasi pemilu terkini dikhawatirkan akan mengurangi pengaruh suara masyarakat adat Kanak, yang menyusun 40% dari populasi.