Universitas Gadjah Mada (UGM), salah satu perguruan tinggi paling bergengsi di Indonesia, kini tengah menghadapi gugatan hukum yang mengejutkan publik. Gugatan ini muncul bukan karena persoalan akademik biasa, melainkan terkait keabsahan ijazah Presiden Joko Widodo (Jokowi) yang disebut-sebut berasal dari kampus tersebut.
Seorang warga bernama Bambang Tri Mulyono menggugat UGM dengan nilai fantastis—mencapai Rp69 triliun. Ia menuding UGM telah berperan dalam dugaan pemalsuan ijazah Presiden Jokowi. Gugatan ini langsung menarik perhatian nasional, tidak hanya karena nilai gugatan yang sangat besar, tetapi juga karena menyangkut nama besar seorang kepala negara dan institusi pendidikan ternama.
UGM merespons tuduhan ini dengan tegas. Melalui pernyataan resmi, pihak kampus menyatakan bahwa ijazah Jokowi adalah sah dan dikeluarkan sesuai prosedur akademik yang berlaku. Mereka menegaskan bahwa Presiden Jokowi memang tercatat sebagai mahasiswa aktif pada tahun 1980-an dan telah menyelesaikan pendidikan sarjana di Fakultas Kehutanan UGM.
Pihak kampus juga menilai gugatan tersebut tidak berdasar dan cenderung merugikan reputasi institusi. Mereka siap menghadapi proses hukum dan menyerahkan sepenuhnya pada pengadilan untuk menilai validitas tuduhan tersebut.
Kasus ini menyoroti bagaimana isu politik bisa menyeret institusi pendidikan ke pusaran kontroversi publik. Banyak pihak slot depo 5k menilai bahwa gugatan ini tidak semata-mata soal ijazah, tetapi lebih pada dinamika politik dan opini yang berkembang di masyarakat menjelang masa transisi kepemimpinan nasional.
Dari ruang kelas ke ruang sidang, UGM kini menghadapi ujian baru. Bukan soal akademik, tapi soal integritas dan kredibilitas di tengah sorotan politik yang makin tajam.