littleashes-themovie.com – Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Jakarta akan mendapatkan lima stel pakaian dinas pada tahun 2025 dengan total anggaran sebesar Rp 2,5 miliar. Anggaran tersebut bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) 2025 dan terungkap dalam Sistem Informasi Rencana Umum Pengadaan (SIRUP) Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah (LKPP).
Berdasarkan informasi di SIRUP LKPP, paket pengadaan ini tercatat dengan nama “Penyediaan Pakaian Dinas dan Atribut DPRD” dan dikelola oleh Sekretariat DPRD DKI Jakarta. Jenis pengadaan dikategorikan sebagai “jasa lainnya” dengan total pagu sebesar Rp 2.525.600.000, menggunakan metode e-purchasing.
Pemilihan penyedia jasa akan dilakukan mulai Februari 2025, sementara pelaksanaan kontrak dan distribusi pakaian dinas ditargetkan berlangsung pada April 2025.
Plt Sekretaris DPRD Jakarta, Augustinus, membenarkan adanya anggaran tersebut. Ia menjelaskan bahwa anggota dewan mendapat lima paket baju dinas setiap tahunnya. Baju dinas itu terdiri dari baju safari, baju harian, baju untuk paripurna, dan baju khas adat, yaitu baju ujung serong.
“Anggota Dewan diberikan 5 setel baju setiap tahunnya berupa baju safari, baju harian, baju untuk paripurna, dan baju khas adat yaitu baju ujung serong. Untuk satu setelnya kisaran Rp 3 jutaan, diberikan kepada 106 anggota dewan,” ujar Augustinus saat dihubungi, Senin (3/2/2025).
Anggaran pengadaan baju dinas untuk anggota DPRD Jakarta tahun ini lebih rendah dibanding pada 2024. Pada 2024, Sekretariat DPRD Jakarta menganggarkan Rp 3 miliar untuk pembelian baju dinas dan atribut bagi 106 orang Anggota DPRD Jakarta.
Pengadaan pakaian dinas ini menuai berbagai tanggapan dari masyarakat. Beberapa pihak mengkritik besarnya anggaran yang dikeluarkan untuk pakaian dinas, sementara yang lain berpendapat bahwa hal ini merupakan kebutuhan yang wajar untuk menjaga penampilan dan profesionalisme anggota dewan dalam menjalankan tugasnya.
Anggaran sebesar Rp 2,5 miliar untuk pengadaan pakaian dinas anggota DPRD Jakarta menunjukkan pentingnya penampilan dan profesionalisme dalam menjalankan tugas legislatif. Meskipun menuai kritik, pengadaan ini dianggap sesuai dengan peraturan yang berlaku dan kebutuhan anggota dewan untuk menjalankan tugasnya dengan baik.